Evaluasi Kinerja, Jajaran Bapas Pangkalpinang Ikuti Rakernis Pemasyarakatan

TANJUNG PANDAN - Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang, Andriyas Dwi Pujoyanto dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA), Riduan dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Bastian mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Hotel Grand Hatika, Rabu (07/08/2024).

Kegiatan dihadiri langsung oleh seluruh kepala unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan se-Bangka Belitung dan turut diikuti seluruh jajaran pegawai UPT pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan (lapas), balai Pemasyarakatan (bapas), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), rumah tahanan (rutan), dan rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara) secara virtual.

Baca juga: Pacu Pengembangan Kompetensi, Jajaran Bapas Pangkalpinang Antusias Ikuti Webinar Series 2

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto membuka secara resmi rakernis dan menyebutkan bahwa giat tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi serta ajang evaluasi kinerja untuk mendukung langkah percepatan kinerja pemasyarakatan. 

"Rapat Kerja Teknis pemasyarakatan akan menjadi evaluasi bagi kinerja yang telah kita raih selama semester I, " sebutnya.

Baca juga: Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Resmi Dibentuk, Jajaran Divpas Kemenkumham Babel lakukan Pengendalian dan Pengawasan

Selain itu, Harun menyatakan bahwa pemenuhan percepatan perjanjian kinerja pemasyarakatan tahun 2024 akan dinilai secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel sehingga akan memberi dampak positif pada institusi.

Selanjutnya kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Analis SDM Aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Ridho Anugerah dan Pengadministrasi umum/Integrasi Wilayah II, Nurul. Ridho menyebutkan bahwa salah satu langkah strategis percepatan aksi perjanjian kinerja adalah melalui peranan tugas dan fungsi jabatan fungsional tertentu (JFT) pengamanan pada lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Baca juga: Stop IKN Jika Bikin Sengsara Rakyat, Demostran: Tolak Sertifikat Hak Pakai

Selain itu, percepatan pemenuhan perjanjian kinerja pemasyarakatan juga tak lepas dari pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pokja Integrasi Narapidana dan Anak Binaan Ditjenpas, Cipto Edy. Ia menuturkan bahwa hasil akhir pemenuhan hak ini adalah WBP dapat berintegrasi sosial yang baik di tengah masyarakat nantinya.

"Arah yang dituju dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, " sebutnya.

Baca juga: Teknologi AI untuk Percepatan Proses Penelitian Ilmiah, Panduan Alat Online Terkini

Oleh karena itu, Cipto mengharapkan sinergi yang baik dari seluruh UPT pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya pemenuhan hak WBP yang tujuan akhirnya adalah pemenuhan perjanjian kinerja pemasyarakatan secara optimal.

Kegiatan diakhiri oleh penutup dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Babel, Kunrat Kasmiri. Ia menyebutkan seluruh UPT pemasyarakatan dengan tugas dan fungsinya masing-masing adalah satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Baca juga: Kadivhumas Polri Berangkatkan 15 Orang Ibadah Umroh Dalam Rangka Hari Jadi ke-72 Humas Polri

"Seluruh UPT hendaknya menginternalisasi tugas dan fungsi masing-masing demi mewujudkan tujuan pemasyarakatan, " tutupnya.

Ditemui usai kegiatan, Kepala Bapas Pangkalpinang, Andriyas Dwi Pujoyanto menyampaikan tekadnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

“Bapas Pangkalpinang akan mengoptimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, ” ujarnya. (Violla*Red)